Auto
Syariah · Regulasi
DSN-MUI dan LPS bahas draf fatwa kripto syariah
Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), lembaga penyusun fatwa keuangan syariah, bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membahas kajian dan draf fatwa kripto syariah. Forum digelar di Jakarta pada Rabu (18 November 2026).

Apa yang dikaji DSN-MUI?
Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, KH M Cholil Nafis, menyebut kajian mencakup kripto dengan dan tanpa aset dasar, serta model usaha yang diwakili token. DSN-MUI menelaah apakah usaha di balik token memenuhi prinsip syariah.
Kajian itu juga mencakup penjualan token melalui blockchain dan perdagangan di pasar sekunder.
Mengapa LPS ikut membahas kripto?
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menilai panduan syariah penting bagi pengguna Muslim. Farid juga menyoroti hubungan kripto dengan perbankan karena pembelian kripto kerap melibatkan transfer bank. Menurut Farid, gejolak kripto bisa mengikis kepercayaan dan memicu penarikan dana dari bank terkait.
Usulan zakat dan wakaf digital
Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), membahas peluang zakat dan wakaf berbasis blockchain agar penyaluran dana bisa dilacak. Ronald mengusulkan penghitungan dan pemotongan zakat kripto secara otomatis setelah ada kejelasan regulasi dan fatwa.
Apa hasil yang dituju?
Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 menetapkan bahwa kripto haram digunakan sebagai mata uang. Jual beli sebagai aset dibolehkan jika memenuhi syarat barang dagangan menurut syariah, memiliki aset dasar, dan memberi manfaat yang jelas. Forum bersama LPS membantu DSN-MUI menyusun fatwa dan panduan teknis mengenai aset dan cara transaksi yang sesuai syariah.
Pada Maret 2026, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membolehkan investasi kripto dengan syarat asetnya punya manfaat nyata dan ekosistemnya sesuai syariah. Syarat transaksinya mencakup larangan perdagangan berjangka dan penggunaan pinjaman berbunga.
Pada Agustus 2026, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) membolehkan transaksi Bitcoin sebagai aset digital. Putusan yang khusus membahas Bitcoin itu melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia.