Platform blockchain yang menjadi tempat berkembangnya ribuan aplikasi dan token, termasuk stablecoin serta layanan pinjam-meminjam aset kripto. Ethereum digagas Vitalik Buterin pada 2013 dan diluncurkan bersama para pendiri lainnya pada 2015. Aplikasi di dalamnya menggunakan kontrak pintar (smart contract), yaitu program yang menjalankan aturan secara otomatis. Aset asli jaringan ini bernama Ether (ETH), yang digunakan untuk membayar biaya transaksi (gas fee).
Bentuk digital dari nilai atau hak yang dicatat di blockchain. Sebuah token dapat mewakili hak atas emas, bagian kepemilikan dana investasi, atau kegunaan tertentu dalam suatu jaringan. Bagi investor, yang perlu dikenali adalah hak yang diperoleh ketika memiliki token tersebut dan dari mana nilainya berasal.
Surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Pembelinya meminjamkan uang kepada penerbit dan berhak atas pembayaran sesuai ketentuan obligasi, seperti kupon serta pelunasan pokok saat jatuh tempo. Harga obligasi dapat berubah sebelum jatuh tempo, antara lain karena perubahan suku bunga dan kemampuan penerbit membayar utangnya.
Satuan yang menunjukkan bagian kepemilikan investor dalam Dana Kripto. Jumlah unit diperoleh dari dana pembelian setelah Biaya Pembelian, dibagi NABDK per Unit Kripto yang berlaku. Kepemilikan ini dicatat dalam surat konfirmasi transaksi. Nilainya bergerak mengikuti hasil pengelolaan portofolio, sedangkan jumlah unit berubah saat ada transaksi atas kepemilikan investor.
Lembaga negara independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga asuransi dan dana pensiun. OJK menetapkan aturan, memberi izin usaha, dan memeriksa kepatuhan pelaku usaha untuk menjaga kegiatan keuangan berjalan tertib serta melindungi konsumen. Pengawasannya juga mencakup perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto, yang beralih dari Bappebti pada 10 Januari 2025.
Organisasi nirlaba yang menghimpun pelaku industri blockchain di Indonesia. ABI membantu anggotanya bertukar pengetahuan, mengembangkan pemanfaatan blockchain, dan menyampaikan masukan kebijakan kepada pemerintah. Melalui pelatihan dan kegiatan edukasi, asosiasi ini juga memperkenalkan teknologi tersebut kepada masyarakat. Pada 25 Juni 2025, OJK memberikan persetujuan kepada ABI sebagai asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
Token yang dirancang mengikuti nilai acuan tertentu, seperti mata uang. USDT dan USDC, misalnya, menargetkan nilai satu dolar Amerika Serikat (USD) per token sehingga sering digunakan untuk menyimpan nilai dolar di jaringan kripto. Dalam kondisi normal, harga keduanya relatif stabil di sekitar patokan itu. Selisih kecil bisa muncul dalam perdagangan, sedangkan penyimpangan besar dapat terjadi saat pasar atau penerbit mengalami tekanan.
Proses menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Kripto kepada pengelola untuk menerima uang. Nilai pencairan dihitung dari jumlah unit yang dijual dan NABDK per Unit Kripto yang berlaku, lalu dikurangi biaya. Tanggal pengajuan, penentuan nilai transaksi, dan masuknya dana ke rekening merupakan tahapan yang bisa berlangsung pada hari berbeda.
Hari Senin sampai Jumat, di luar hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah. Jadwal pembelian dan penjualan kembali Unit Kripto dapat mengikuti hari kerja, meskipun pasar kripto tetap bergerak pada akhir pekan.
Aset keuangan yang disimpan atau diwakili dalam bentuk digital. OJK menempatkan aset kripto sebagai bagian dari AKD, bersama aset keuangan digital lainnya. Bitcoin dan Ether, misalnya, termasuk dalam kelompok aset kripto.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, lembaga di bawah Kementerian Perdagangan yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Perannya dalam kripto bermula dari kebijakan perdagangan aset kripto sebagai komoditas pada 2018. Bappebti kemudian menerbitkan aturan teknis pasarnya pada 2019. Pada masa itu, perusahaan jual beli kripto memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Pengaturan dan pengawasan kripto beralih ke OJK pada 10 Januari 2025, mengikuti amanat UU P2SK. Dalam kerangka OJK, pedagang kripto masuk kategori Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. UU P2SK mengatur berbagai sektor keuangan Indonesia dan menempatkan aset keuangan digital, termasuk kripto, dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Dalam bidang pengelolaan investasi, ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) mencakup reksa dana aset keuangan digital, termasuk aset kripto, yang telah mendapat persetujuan OJK. Ketentuan ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 213 ayat (1) huruf d.