Auto
Regulasi kripto — Halaman 2
Kebijakan, perpajakan, dan pengawasan aset keuangan digital di Indonesia.
Memahami sandbox OJKHasil pencarian
Arsip berita

Regulasi
OJK dorong penurunan PPh penjualan kripto menjadi 0,1%
OJK mengusulkan PPh penjualan kripto yang lebih rendah untuk mendorong transaksi di platform lokal. DJP masih menimbang dampaknya, sementara tarif tetap 0,21%.

Regulasi
Kemenkeu prioritaskan kepatuhan pajak dan pertukaran data kripto lintas negara
Kementerian Keuangan mendorong pelaporan aset kripto melalui CARF, kerangka pelaporan OECD. Data penyedia layanan dipertukarkan antarotoritas pajak setiap tahun.

Regulasi
OJK soroti kejelasan hak pemegang token dalam pengembangan aset digital
OJK menyoroti kepastian hukum bagi pemegang token yang mewakili aset. Adi Budiarso juga membahas keterbukaan informasi dan keamanan teknologi di Universitas Airlangga.

Regulasi
OJK luncurkan buku saku kripto untuk mengenali risiko dan penipuan
OJK menerbitkan buku saku yang menjelaskan peran bursa, pedagang, kliring, dan penyimpan aset. Isinya juga memuat langkah memeriksa legalitas layanan kripto.

Regulasi
OJK soroti kesiapan layanan keuangan selepas sandbox
OJK membahas kesiapan layanan keuangan setelah pengujian dalam Beyond Infinity edisi ketujuh. Topiknya mencakup pengendalian risiko dan proses perizinan.

Regulasi
OJK siapkan aturan tokenisasi aset, Bittime soroti kepastian regulasi
OJK menyusun rancangan yang mencakup kriteria aset, proses penawaran, dan perizinan tokenisasi. Bittime menyoroti akses aset global dan keterbukaan informasi.

Regulasi
OJK uji dana aset kripto yang menyerupai Reksa Dana
OJK menguji model portofolio aset kripto yang dikelola profesional, termasuk tata kelola dan penilaian asetnya. Hasan Fawzi menjelaskan bedanya dengan ETF kripto.

Regulasi
Pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, beralih ke OJK
OJK mulai mengawasi aset keuangan digital dan kripto pada 10 Januari 2025. Peralihan dari Bappebti itu mengikuti UU P2SK dan PP 49 Tahun 2024.
13–20 dari 20 berita



