Langsung ke konten

Regulasi

Kemendag cabut aturan kripto era Bappebti

Aturan kripto dari masa pengawasan Bappebti resmi dicabut. Kementerian Perdagangan mengakhiri berlakunya Permendag Nomor 99 Tahun 2018 sejak 4 November 2026, menyusul perpindahan pengawasan aset keuangan digital ke OJK.

Ilustrasi Budi Santoso mengenakan peci hitam, kacamata, jas gelap, dan dasi biru, dengan sapuan biru kehijauan.
Budi Santoso, Minister of Trade, Indonesia.

Pencabutan itu dituangkan dalam Permendag Nomor 28 Tahun 2026, yang ditetapkan Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 2 November. Aturan ini diundangkan dua hari kemudian dan langsung berlaku. Ketentuan yang dicabut sebelumnya mengatur kebijakan umum perdagangan berjangka aset kripto.

Pengawasan kripto sendiri sudah diserahkan dari Bappebti ke OJK pada 10 Januari 2025. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta PP Nomor 49 Tahun 2024 menjadi dasar peralihan tersebut. Pencabutan aturan Kemendag kini menyesuaikan ketentuan lama dengan perpindahan kewenangan itu.

Di bawah OJK, bursa, pedagang, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan menjalankan fungsi yang berbeda. Perizinan dan status penyelenggara pun mengacu pada OJK. Direktori yang dirangkum di Statistik industri memperlihatkan pembagian peran para pelaku usaha tersebut.