Auto
Regulasi
Satgas PASTI hentikan OneTwoMarkets dan 15 entitas lain
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas. Dalam pengumuman 10 November 2026, Satgas menyebut OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan lewat penawaran investasi kripto, saham, dan instrumen lain.

OneTwoMarkets mengaku terafiliasi dengan perusahaan berizin di Afrika Selatan dan menyebut transaksinya diawasi OJK. Satgas menduga penawaran itu memakai AI untuk menampilkan tokoh publik. Satgas menyatakan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak berizin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, penyelenggara urun dana, atau perusahaan efek.
Sebagian entitas lain meminta setoran untuk mengerjakan tugas berbayar. Ada pula yang mencatut identitas perusahaan sekuritas untuk menawarkan investasi properti. Satgas memblokir aplikasi atau tautan terkait dan akan berkoordinasi dengan penegak hukum.
Sebelum menyetor dana, cocokkan nama badan usaha dan jenis izinnya dengan direktori resmi OJK. Penawaran mencurigakan bisa dilaporkan lewat SIPASTI. Jika sudah mengirim uang, laporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre untuk membantu pemblokiran rekening penerima.
16 entitas yang dihentikan Satgas PASTI
Satgas PASTI mengumumkan penghentian kegiatan dan pemblokiran aplikasi atau tautan terkait pada 10 November 2026. Inisial menandai entitas yang logonya belum terverifikasi.
Janji penghasilan dari investasi dan tugas berbayar
13 entitasTemuan untuk 10 entitas pertama
- Model yang ditawarkan
- Penyewaan komputasi dengan skema setoran, pengerjaan tugas, dan perekrutan anggota.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga terjadi penipuan investasi. Kesepuluh entitas tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di BKPM. Aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Komdigi.
-
GPUCore
-
PilotXone
-
Aset Saham
-
Orion Wealth
-
Jadiduit
-
Impersonasi Easy Cash
-
EarnTycoon
-
ZEDT
-
USDT AL
-
Task 33
-
Zahra Berkah
- Model yang ditawarkan
- Menjanjikan imbal hasil hingga 80% dalam 30 hari. Setoran diklaim dipakai untuk perdagangan dan pinjaman.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga penipuan investasi. Zahra Berkah tidak berbadan hukum di Indonesia dan tidak berizin OJK.
-
Singapore Bhinneka Capital (SBC)
- Model yang ditawarkan
- Menawarkan investasi saham dengan setoran dan imbalan yang dikaitkan dengan perekrutan anggota baru.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga penipuan investasi. SBC tidak berizin OJK atau memiliki izin usaha di sistem BKPM. Aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE.
-
MAERA
- Model yang ditawarkan
- Meminta setoran dengan janji penghasilan harian dari menonton film atau berinvestasi di hak cipta, royalti, dan produksi film.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga penipuan investasi. MAERA tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di BKPM. Aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE.
Penawaran investasi pada instrumen keuangan
2 entitas-
OneTwoMarkets
- Model yang ditawarkan
- Menawarkan investasi kripto, saham, valuta asing, komoditas, dan indeks. OneTwoMarkets mengaku transaksinya diawasi OJK.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga penipuan dan penggunaan AI untuk menampilkan tokoh publik. Satgas tidak menemukan badan hukum Indonesia, izin OJK untuk kegiatan investasi yang diperiksa, pendaftaran BKPM, atau catatan PSE.
-
Brevondale
- Model yang ditawarkan
- Menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado yang bertransaksi di Amerika Serikat dan Indonesia.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga penipuan dan menemukan pencatutan logo OJK dan KSEI. Brevondale tidak berizin OJK, kegiatannya tidak sesuai izin BKPM, dan aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE.
Pencatutan identitas perusahaan
1 entitas-
Impersonasi Guotai Haitong
- Model yang ditawarkan
- Menawarkan pendanaan aset properti dengan memakai nama Guotai Haitong Securities, perusahaan sekuritas berizin di Tiongkok.
- Alasan penindakan
- Satgas menduga penipuan investasi. Entitas peniru tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE.





